Tempe dan Tahu Rakyat Menghilang

JAKARTA (Suara Karya): Belum ada tanda-tanda harga kedelai segera turun kembali di kisaran Rp 5.000 per kg dari saat ini yang mencapai Rp 8.000 per kg. Karena itu, ancaman mogok produksi kalangan produsen tahu-tempe di Indonesia mulai Rabu (25/7) ini hingga Jumat (27/7) hampir pasti terlaksana. Kondisi itu membuat aksesibilitas masyarakat terhadap sumber protein kian sulit. Setelah harga daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan ikan melonjak, kini harga tahu dan tempe pun ikut-ikut naik akibat harga kedelai meroket. Artinya, masyarakat makin kesulitan memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Padahal di tengah lonjakan harga daging sapi dan ayam serta telur ayam dan ikan belakangan ini, tahu dan tempe merupakan andalan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan sumber protein. Kenyataan itu, menurut kalangan pengamat, merupakan bukti pemerintah kembali melakukan pembiaran alias hands off. Pemerintah membiarkan mekanisme pasar mengatur kondisi harga kedelai yang ternyata kini memukul rakyat. Demikian diungkapkan Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparani, Ketua II Gabungan Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo, dan anggota DPR Arif Budimanta, secara terpisah di Jakarta, Selasa (24/7). Tahu dan tempe terancam menghilang dari peredaran, menyusul rencana para produsen/perajin tahu-tempe di Jabodetabek, Banten, Bandung, dan sejumlah daerah lain menghentikan produksi pada 25 hingga 27 Juli 2012. Aksi itu sebagai wujud protes terhadap terus melonjaknya harga kedelai di pasaran. Mereka juga menuntut pemerintah mengambil alih tata niaga kedelai, sehingga para produsen tahu dan tempe terbantu dalam mendapat harga kedelai yang lebih murah. Menurut Hendri Saparini, pemerintah seharusnya menjaga kestabilan harga kedelai di pasaran sehingga tidak memberatkan produsen tahu-tempe yang pada gilirannya juga menyulitkan masyarakat banyak. Selain itu, pemerintah juga perlu menggelar kebijakan strategis dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi kedelai sehingga kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi tanpa harus impor. "Kedelai merupakan komoditas strategis. Harga kedelai di Indonesia, yang tergantung pada mekanisme pasar, berisiko memberatkan produsen tempe dan tahu," ujar Hendri Saparini. Menurut dia, pemerintah harus menetapkan program jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi kenaikan harga kedelai yang saat ini ditentukan pasar. Minimal program swasembada kedelai pada 2014 yang dicanangkan sendiri pemerintah harus bisa tercapai. "Namun, pelaksanaan program swasembada ini tampaknya kembali sekadar wacana karena belum digarap serius. Ini terbukti dengan kondisi produsen tahu dan tempe di dalam negeri yang mengeluhkan lonjakan harga komoditas kedelai," kata Hendri. Sementara itu, Sutaryo mengatakan, kebutuhan kedelai di Indonesia sebesar 2,4 juta ton per tahun. Namun, hingga saat ini sebagian besar masih mengandalkan impor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjaga harga kedelai bisa tetap stabil serta perajin tahu dan tempe dapat terus menjalankan produksi dengan baik. "Harga kedelai saat ini sekitar Rp 8.000 per kg atau naik 30 persen dibanding tiga minggu yang lalu. Karena itu, pemerintah harus menghapus bea masuk impor kedelai sebesar lima persen agar lonjakan harga yang tidak terkendali dapat diatasi untuk sementara. Selain itu, peningkatan produksi dalam negeri harus benar-benar terlaksana," kata Sutaryo. Menurut dia, penetapan bea masuk impor kedelai oleh pemerintah dapat diberlakukan lagi jika harga kedelai kembali stabil. Sedangkan program jangka menengah yang harus dilakukan pemerintah adalah terkait tata niaga kedelai yang bisa meredam kenaikan harga seperti saat ini. Selanjutnya dalam jangka panjang, program swasembada kedelai harus direalisasikan. "Seharusnya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri dapat dilakukan secara bertahap dan berpastian," kata Sutaryo. Dia meminta pemerintah memberikan insentif kepada petani berupa benih kedelai, pupuk, obat, dna sarana lain yang berharga murah. Dia mengakui, kenaikan harga kedelai tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor di dalam dan luar negeri. Itu membuat produsen tahu-tempe di Indonesia rentan mengalami gejolak harga seperti sekarang. Sementara itu, Arif Budimanta menyarankan pemerintah agar memberikan insentif kepada petani kedelai, baik untuk benih maupun harga jual. Perajin tahu dan tempe juga perlu diberi insentif berupa subsidi harga dengan jumlah tertentu, sehingga mereka terus dapat berproduksi. Dengan itu pula, ketersediaan pangan rakyat tetap terjaga dan harganya stabil. Menurut Arif, pemerintah melalui Perum Bulog harus memiliki mekanisme stok penyangga untuk komoditas kedelai, sehingga operasi pasar dapat dilakukan dalam situasi harga bergejolak. Selain itu, tata niaga kedelai juga perlu diperbaiki. Arif juuga menyatakan, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di sektor pertanian yang terus meningkat seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi kedelai nasional. Namun kenyataan menunjukkan, peningkatan produksi kedelai tak kunjung meningkat signifikan. Yang terjadi justru impor terus meningkat. Menurut Arif, gejolak harga kedelai saat ini akibat liberalisasi sektor pangan yang berlebihan. Pemerintah hampir tidak punya tangan untuk mengendalikan harga pangan pokok masyarakat. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan persediaan kedelai di tingkat nasional. "Fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya mengakibatkan petani kedelai di dalam negeri dirugikan, produsen tahu dan tempe tidak dapat berproduksi, kemudian terjadi kelangkaan. Kalaupun ada (tahu dna tempe), harganya menjadi tidak terjangkau atau mahal. Bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan keresahan sosial," katanya. Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Suswono mengaku pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara langsung untuk mengatur harga kedelai. Sebab, Bulog hanya diberi tugas mengelola perberasan, sehingga tidak bisa ikut mengatur saat ada fluktuasi harga komoditas itu. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, pemerintah belum berencana menyubsidi harga kedelai meski terjadi kenaikan harga komoditas pangan tersebut pada akhir-akhir ini. Pada empat tahun lalu juga terjadi kenaikan harga kedelai dan pemerintah memberikan subsidi Rp 1.000 per kg. Namun, dampaknya hanya jangka pendek dan petani di dalam negeri juga tidak diuntungkan. Menurut dia, harga kedelai akan turun kembali jika produksi di Amerika Serikat sudah normal setelah musim kering berlalu. Saat ini kebutuhan kedelai di dalam negeri masih dipasok dari impor sekitar 70 persen, sedangkan 30 persen dari produksi lokal. (Andrian/A Choir/Joko Sriyono)    Sumber :  http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=307985